dunia ku: PKN

NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN

makalah ini di ajukan untuk memenuhi tugas PKN

semester I

DI SUSUN OLEH

TIAYU RAHMADANI (12120003)

SRI WINDARI (12120004)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJAGA

TAHUN AKADEMIK 2012-2013

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain, karena potensinya yang besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak. Kenyataannya ancaman datang tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Terbukti, setelah perjuangan bangsa tercapai dengan terbentuknya NKRI, ancaman dan gangguan dari dalam juga timbul, dari yang bersifat kegiatan fisik sampai yang idiologis. Meski demikian, bangsa Indonesia memegang satu komitmen bersama untuk tegaknya negara kesatuan Indonesia. Dorongan kesadaran bangsa yang dipengaruhi kondisi dan letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah akan memberikan motivasi dlam menciptakan suasana damai. Salah satu unsur penting dalam membangun masyarakat demokartis ke dalam peranan negara. Negara demokratis adalah yang ikut terlibat dalam pertumbuhan masyarakat demokratis, pada saat yang sama masyarakat demokratis harus bersinergi dengan negara dalam pembangunan peradaban demokrasi.

2. Rumusan makalah

1. Apa pengertian negara?

2. Apa tujuan negara?

3. Apa unsur-unsur suatu negara?

4. Apa saja teori terbentuknya suatu negara?

5. Apa saja bentuk-bentuk negara?

6. Apa saja fungsi-fungsi suatu negara?

7. Apa pengertian kewarganegaraan?

8. Apa saja unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan?

9. Apa hak dan kewajiban warganegara?

10.Apa saja contoh mengenai hak dan kewajiban warganegara?

11.Apa Hubungan negara dan warga negara?

3. Tujuan penulisan

1. Memahami pengertian negara!

2. Memahami tujuan negara!

3. Memahami unsur-unsur suatu negara!

4. Memahami teori terbentuknya suatu negara!

5. Memahami bentuk-bentuk negara!

6. Memahami saja fungsi-fungsi suatu negara!

7. Memahami pengertian kewarganegaraan!

8. Memahami unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan!

9. Memahami hak dan kewajiban warganegara!

10.Memahami saja contoh mengenai hak dan kewajiban warganegara!

11.Memahami Hubungan negara dan warga negara!

BAB II

POKOK PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN NEGARA

Secara historis pengertian negara berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada zaman yunani kuno para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara seara beragam. Aristoteles (384-322 SM) merumuskan negara dalam bukunya politica, yang disebut negara polis, yang saat itu masih dipahami dalam suatu wilayah yang kecil. Dalam pengertian negara disebut negara hukum yang didalamnya terdapat suatu warga negara yang ikut dalam permusyawaratan (ecclesia). Oleh karena itu Aristoteles mengartikan keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik demi terwujudnya cita-cita seluruh warga negaranya.

Pengertian yang lain mengenai negara dikembangkan oleh agustinus, yang merupakan tokoh katolik. Ia membaginya dalam dua pengertian, yaitu civitas dei yang artinya negara tuhan, dan civitas terrena atau civitas del yang artinya negra duniawi. civitas terrena ini ditolak oleh Agustinus, sedangkan yang dianggap baik adalah negara tuhan atau civitas dei. Negara tuhan bukanlah dari negara dunia ini, melainkan jiwa yang dimiliki oleh sebagian sebagian atau beberapa orang didunia ini untuk mencapainya. Adapun yang melaksanakan negara adalah gereja yang mewakili tuhan. Meskipun demikian bukan berarti apa yang diluar gereja itu terasing sama sekali dari civitas dei (Kusnardi, 1995)

Berbeda dengan konsep negara menurut kedua tokoh pemikir negara tersebut, Nicollo Machiavelli (1469-1527) yang merumuskan negara sebagai negara kekuasaan, dalam bukunya ‘II principle’ yang dahulu merupakan buku referensi pada raja. Machiavelli memandang negara dari sudut kenyataan bahwa dalam suatu negara harus ada suatu kekuasaan yang dimiliki oleh suatu orang pemimpin negara atau raja. Raja sebagai pemegang kekuasaan suatu negara tidak mungkin hanya mengandalkan suatu kekuasaan hanya pada suatu moralitas atau kesusilaan. Kekacauan timbul dalam suatu negara karena lemahnya kekuasaan negara. Bahkan yang lebih terkenal lagi ajaran Machiavelli tentang tujuan yang dapat menghalalkan segala cara. Akibat ajaran ini muncullah berbagai praktek pelaksanaan kekuasaan negara yang otoriter, yang jauh dari nilai-nilai moral.

Teori Machiavelli mendapat tantangan dan reaksi yang kuat dari filsuf lain seperti Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), dan Rousseau (1712-1778). Mereka mengartikan negara sebagai suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat secara bersama. Menurut merka, manusia yang dilahirkan telah membawa hak asasinya seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, serta hak kemerdekaan. Dalam keadaan naturalis terbentunya negara hak-hak itu akan dapat dilanggar yang konsekuensinya terjadi pembenturan kepentingan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat tersebut. Menurut Hobbes dalam keadaan naturalis sebelum terbentuknya suatu negara akan terjadi homoni lupus, yaitu manusia menjadi serigalabagimanusia lain yang menimbulkan perang semesta yang disebut belum ominum contre omnes dan hukum yangberlaku adalah hkum rimba.

Berikut ini adalah pengertian negara modern yang dikemukakan oleh para tokoh antara lain:

a. Roger H. Soltau mengemukakan bahwa negara adalat sebagai alat agency atau wewenang louthority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat(Soltau, 1961).

b. Harold J. Lasky menerangkan bahwa negara merupakan suatu masyarakat yang diintergrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada iindividu atau kelompok. Masyarakat merupakan suatu negara manakala cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu atau kelompok-kelompok ditentukan oleh wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat (Lasky, 11947).

c. Max Weber mengemukakan pemikirannya bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah (Weber, 1958).

d. Miriam Budiardjo Guru Besar Ilmu Politik Indonesia mengemukakan, bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah penjabat dan berhasil menuntut warganegaranya taat pada peraturan perundang-undangannya memalui pengusaan monopolistis dari kekuasaan yang sah. (Budiardjo, 1985)

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh berbagai filsuf dan para sarjana tentang negara maka, dapat disimpulkan bahwa semua negara memiliki unsur-unsur yang mutlak harus ada. Unsur-unsur negara meliputi: wilayah atau daerah teritorial yang syah, rakyat yaitu sebagai pendukung pokok negara dan tidak terbatas hanya satu etnis saj, serta pemerintahan yang sah diakui dan berdaulat.

2. TUJUAN NEGARA

Tujuan sebuah Negara dapat bermacam-macam,antara lain:

a. Memperluas kekuasaan

b. Menyelenggarakan ketertiban hukum

c. Mencapai kesejahteraan hokum

Beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan sebuah Negara :

a. Plato

Tujuan Negara adalah memajukkan kesusilaan manusia,sebagai perseorang(individu) atau sebagai makhluk social.

b. Thomas Aquinas dan Agustinus

Tujuan Negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan,karena pemimpin Negara menjalankan kekuasaan hanya berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepdanya.

c. Ibnu Arabi

Tujaun Negara adalah agar manusia dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dauh dari sengketa ataupun perselisihan.

d. Ibnu Khaldun

Tujuan Negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat.

Dalam konteks Negara Indonesia, tujuan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadidan keadilan social sebagaimana tertera/tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

3. UNSUR-UNSUR NEGARA

Suatu Negara harus memiliki tiga unsur penting yaitu : Rakyat,Wilayah dan Pemerintah.

A. Wilayah Atau Daerah

a. Daratan

Wilayah daratan ada di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah di bawah permukaan bumi. Artinya, semua kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dalam batas-batas negara adalah hak sepenuhnya negara pemilik wilayah.

b.Lautan

Lautan yang merupakan wilayah suatu negara disebut laut teritorial negara itu, sedangkan laut di luarnya disebut laut terbuka atau laut bebas. Tidak ada ketentuan dalam hukum internasional yang menyeragamkan lebar laut teritorial setiap negara. Kebanyakan negara secara sepihak menentukan sendiri wilayah lautnya.

c. Udara

Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah daratan dan lautan negara itu. Kekuasaan atas wilayah udara suatu negara itu pertama kali diatur dalam Perjanjian Paris pada tahun 1919 (dimuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda No.536/1928 dan No.339/1933).

d. Wilayah Ekstrateritorial

Wilayah ekstrateritorial adalah tempat-tempat yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara – meskipun tempat itu berada di wilayah negara lain.

B. Rakyat

Rakyat (Inggris: people; Belanda: volk) adalah kumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat penghuni suatu negara, meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan dan memiliki kepercayaan yang berbeda. Selain rakyat, penghuni negara juga disebut bangsa. Para ahli menggunakan istilah rakyat dalam pengertian sosiologis dan bangsa dalam pengertian politis. Rakyat adalah sekelompok manusia yang memiliki suatu kebudayaan yang sama, misalnya memiliki kesamaan bahasa dan adat istiadat.

C. Pemerintah yang berdaulat

Istilah Pemerintah merupakan terjemahan dari kata asing Gorvernment (Inggris), Gouvernement (Prancis) yang berasal dari kata Yunani yang berarti mengemudikan kapal (nahkoda). Dalam arti luas, Pemerintah adalah gabungan dari semua badan kenegaraan (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara. Dalam arti sempit, Pemerintah mencakup lembaga eksekutif saja.

D. Pengakuan Dari Negara Lain

Pengakuan oleh negara lain didasarkan pada hukum internasional. Pengakuan itu bersifat deklaratif atau evidenter, bukan konstitutif. Adanya pengakuan dari negara lain menjadi tanda bahwa suatu negara baru yang telah memenuhi persyaratan konstitutif diterima sebagai anggota baru dalam pergaulan antar negara.

4. TEORI TENTANG TERBENTUKNYA NEGARA

A. Teori kontrak sosial (sosial kontrak)

Beranggapan bahwa negara di bentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Penganut pemikiran ini antara lain, Thomas Hobbes, John Locke, dan J. J. Rousseau.

a. Thomas Hobbes

Menurut beliau kehidupan manusia terpisah dalam dua zamanyakni keadaan sebelum ada negara atau keadaan alamiah dan keadaan setelah ada negara. Bagi Hobbes keadaan alamiyah sama sekali bukanlah keadaan yang aman, sejahtera, tanpa hukum, dan tanpa ikatan sosial antar individu, karena menurut beliau dibutuhkan perjanjian bersama individu yang tadinya dalam keadaan alamui berjanji menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimiliki pada seseorang atau negara.

b. John Locke

John locke menuturkan tidak semua hak manusia diserahkan kepada raja. Seharusnya ada beberapa hak tertentu (yang diberikan alam) tetap melekat padanya. Hak yang tidak diserahkan itu adalah hak azasi manusia yang terdiri: hak hidup, hak kebebasan dan hak milik. Hak-hak itu harus dijamin raja dalam UUD negara. Menurutnya, negara sebaiknya berbentuk kerajaan yang berundang-undang dasar

c. J. J. Rousseau

Menyatakan bahwa setelah menerima mandat dari rakyat, penguasa mengembalikan hak-hak rakyat dalam bentuk hak warga negara (civil rights). Ia juga menyatakan bahwa negara yang terbentuk oleh Perjanjian Masyarakat harus menjamin kebebasan dan persamaan. Penguasa sekadar wakil rakyat, dibentuk berdasarkan kehendak rakyat (volonte general). Maka, apabila tidak mampu menjamin kebebasan dan persamaan, penguasa itu dapat diganti.

B. Teori Ketuhanan (Teokrasi)

Para raja mengklaim sebagai wakil Tuhan di dunia yang mempertanggungjawabkan kekuasaannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Praktik kekuasaan model ini ditentang oleh kalangan monarchomach (penentang raja). Menurut mereka, raja tiran dapat diturunkan dari mahkotanya, bahkan dapat dibunuh. Mereka beranggapan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat.

Dalam sejarah tata Negara Islam, pandangan teokratis serupa pernah dijalankan oleh raja-raja muslim sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Serupa dengan raja-raja di Eropa Abad pertengahan, raja-raja muslim merasa tidak harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat, tetapi langsung kepada Allah. Paham teokrasi Islam ini pada akhirnya melahirkan doktrin politik Islam. Pandangan ini berkembang menjadi paham dominan bahwa dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama (church) dan Negara (state). Menurut pandangan modernis muslim, kekuasaan dalam Islam harus dipertanggungjawabkan baik kepada Allah maupun rakyat.

C. Teori Kekuatan

Secara sederhana teori ini dapat diartikan bahwa Negara terbentuk karena adanya dominasi Negara kuat melalui penjajahan. Kekuatan menjadi pembenaran (raison d’entre) dari terbetnuknya sebuah Negara. Terbentuknya suatu Negara karena pertarungan kekuatan di mana sang pemenang memiliki kekuatan untuk membentuk sebuah Negara.

Teori ini berawal dari kajian antropologispara atas pertikaian yang terjadi di kalangan suku-suku primitive. Di awal abad ke20, dijumpai banyak penguasa colonial. Negara Malaysia dan Brunei Darussalam bisa dikategorikan ke dalam jenis ini.

5. Bentuk-bentuk Negara

Negara terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu Negara Kesatuan (unitarianisme) dan Negara Serikat (Federasi).

A. Negara Kesatuan

Bentuk suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaanya, Negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam system pemerintahan: Sentral dan Otonomi. System pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Desentralisasi adalah kepada daerah diberika kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. System pemerintahan Negara Malaysia dan pemerintahan pasca Orde Baru di Indonesia.

B. Negara Serikat

Negara Serikat atau federasi merupakan bentuk Negara gabungan yang terdiri dari beberapa Negara bagian dari sebuah Negara serikat. Pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya, bentuk Negara dapatdigolongkan ke dalam tiga kelompok : Monarki, Oligarki, dan Demokrasi.

a. Monarki

Model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Monarki memiliki dua jenis: monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolute adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu. Seperti contohnya Arab Saudi. Sedangkan monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala pemerintahannya (perdana menteri) dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi Negara. Seperti contohnya Malaysia, Thailand, Jepang, dan Inggris. Model monarki konstitusional ini, kedudukan raja hanya sebatas symbol Negara.

b. Oligarki

Pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

c. Demokrasi

Bentuk pemerintahan yang bersandar pada kedaulatan rakyat atau mendasarkan kekuasaannya pada pilihan dan kehendak rakyat melalui mekanisme pemilahan umum (pemilu).

6. PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN

Warganegara dapat diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukan nya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara, kaarena warga negara mengandung arti peserta, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dari kekuatan bersam, atas dasar tanggungjawab bersama dan untuk kepentingan bersama. Untuk itu setiap warga negara mempunyai persamaan hak didepan hukum, kepastian hak, privacy, dan tanggung jawab.

Sejalan dengan definisi diatas, AS Hikam pun mendefinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Menurutnya ini lebih baik daripada istilah kawula negara, karena kawula negara itu mempunyai makna orang yang dimiliki dan mengabdi kepada pemiliknya.

Secara singkat, Koerniatmanto S., mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warganegara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara negaranya.

Dalam konteks Indonesia , istilah warga negara (sesuai dengan UUD 1945 pasal 26) dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undung-undang sebagai warga negara. Selain itu, sesuai dengan pasal 1 UU No. 22/1958 dinyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 agustus 1945.

7. UNSUR-UNSUR YANG MENENTUKAN KEWARGANEGARAAN

A. Unsur Darah Keturunan (Ius Sanguinis)

Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkan menentukan kewarganegaraan seseorang . artinya orang dilahirkan dari orang tua yang berwarganegara Indonesia, ia dengan sendirinya warga negara indonesia. Prinsip ini adalah prinsip asli yang berlaku sejak dahulu yang diantaranya terbukti dalam sistem kesukuan.

B. Unsur Daerah Tempat Kelahiran (Ius Soli)

Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan. Terkecuali anggota-anggota korps diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas.

C. Unsur Pewarganegaraan (Naturalisasi)

Walaupun tidak dapat memenuhi prinsip ius sanguinis dan ius soli, seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan atau naturalisasi. Syarat-syarat dan prosedur pewarganegaraan ini diberbagai negara banyak berlainan menurut kebutuhan yang dibawakan oleh kondisi dan situasi negara masing-masing. Dalam pewarganegaraan ini ada yang aktif ada juga yang pasif. Dalam pewearganegaraan aktif, seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan dalam pewarganegaraan pasif, seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut (Kartasapoetra, 1993).

8. HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA

Dalam pengertian warga negara secara umum dinyatakan bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya merupakan sesuatu yang niscaya ada.

Dalam konteks indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan berbagi peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. Diantara hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD adalah hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 UUD perubahan kedua. Dalam pasal tersebut dimuat hak-hak asasi yang melekat dalam setiap individu warga negara seperti hak kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya bebas untuk berserikat dan berkumpul (pasal 28E). Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan (pasal 28F). Menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan (pasal 28J). Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga negara adalah terlibatnya warga (langsung atau perwakilan) dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka yang dibuat sendiri.

9. CONTOH HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA

Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari.

Namun biasanya bagi yang memiliki banyak uang atau tajir bisa memiliki tambahan hak dan pengurangan kewajiban sebagai warga negara kesatuan republik Indonesia.

A. Contoh Hak Warga Negara Indonesia

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum

2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

3.Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan

4.Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai

5.Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran

6.Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh

7.Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan

B. Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia.

1.Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh.

2.Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

3.Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya .

4.Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia.

5.Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. sesuai undang-undang yang berlaku.

11. Hubungan Negara dan Warga Negara

Hubungan Negara dan warga Negara ibarat ikan dan airnya. Keduanya memiliki hubungan timbale balik yang sangat erat. Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi, misalnya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga Negara Indonesia tanpa kecuali. Secara jelas dalam UUD Pasal 33, misalnya, disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipeihara oleh Negara (Ayat 1); Negara mengaembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Ayat 2); Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas layanan umum yang layak (Ayat 3). Selain itu, Negara juga berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga Negara dalam beragama sesuai dengan keyakinannya, hak mendapatkan pendidikan, kebebasan berorganisasi dan berekspresi, dan sebagainya.

Namun demikian, kewajiban Negara untuk memenuhi hak-hak warganya tidak akan dapat berlangsung dengan baik tanpa dukungan warga Negara dalam bentuk pelaksanaan kewajibannya sebagai warga Negara. Misalnya, warga Negara berkewajiban membayar pajak dan mengontrol jalannya pemerintahan baik melalui mekanisme control tidak langsung melalui wakilnya di lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPRD) maupun secara langsung melalui cara-cara yang demokratis dan bertanggung jawab. Cara melakukan control secara langsung bisa dilakukan melalui, misalnya, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pers, atau demontrasi yang satun dan tidak mengganggu ketertiban umum. Pada saat yang sama, dalam rangka menjamin hak-hak warga Negara, Negara harus menjamin keamanan dan kenyamaan proses penyaluran aspirasi warga Negara melalui penyediaan fasilitas-fasilitas public yang berfungsi sebagai wadah untuk mengontrol Negara, selain memberikan pelayanan public yang professional, sebagaimana akan dijelaskan pada bab selanjutnya tentang pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean and good governance).

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah penjabat dan berhasil menuntut warganegaranya taat pada peraturan perundang-undangannya memalui pengusaan monopolistis dari kekuasaan yang sah. Tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum dan mencapai kesejahteraan umum. Unsur-unsur negara meliputi unsur konstitutif (rakyat, wilayah, dan pemerintah) dan unsur deklaratif (pengakuan negara lain). Teori terbentuknya negara antara lain; teori kontak sosial, teori ketuhanan, dan teori kekuatan. Bentuk-bentuk negara antara lain; negara kesatuan dan negara serikat (monarki, oligarki, dan demokrasi).

Warganegara dapat diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukan nya sebagai orang merdeka

Daftar Pustaka

Kansil, C.S.T., Drs. S.H. (1993). Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

http://02gremat-gremet.blogspot.com/2012/04/makalah-negara-dan-kewarganegaraan.html